Saat ini banyak para selebritis Indonesia yang terjun dalam dunia perpolitikan yang terkenal kejam, dan saling menjatuhkan. Memang menggaet selebritis dalam menjadi kader suatu partai politik merupakan salah satu strategi agar partai mereka lebih dikenal oleh masayarakat awam. Namun ironisnya tidak semua selebritis yang terjun di dunia perpolitikan mempunyai bekal atau ilmu politik yang memadai sehingga tidak jarang banyak para selebriti yang hanya jadi pemanis di gedung wakil rakyat.

Dalam beberapa waktu terakhir banyak juga selebritis yang dipercaya parpol untuk menjadi kepala daerah. Dan banyak yang berhasil memenangkan pilkada, sebut saja nama Dede yusuf, Rano Karno, Primus, dan lain sebagainya. Namun akhir-akhir ini ternyata banyak parpol yang cenderung memilih selebritis yang kontroversial sebagai calon yang mereka usung, sebut saja Ayu Azhari, dan berita yang paling Hot adalah majunya Jupe a.k.a Julia Peres sebagai bakal calon bupati Pacitan, yang merupakan kampung halaman dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan dengan pedenya Jupe diusung oleh tujuh partai politik dan mengkliam akan memenangkan pilkada tersebut. Terlepas dari hal tersebut muncul satu pertanyaan yang paling mendasar, apa tujuan parpol mengusung artis kontroversial tersebut?Apakah cuma mengejar popularitas semata?Apakah mereka tidak memikirkan kualitas pribadi dari calon yang mereka usung?Jika hanya mengusung polpularitas belaka mereka akan salah langkah dan terjungkal dalam kekecewaan, mengapa?karena masyrakat Indonesia sekarang lebih demokratis serta lebih pandai menilai. Mereka akan tau dengan Sendirinya kualitas calon pemimpin mereka. Mereka juga telah mengerti bagaimana pemberitaan media tentang selebritis-selebritis tersebut. Karena selebritis kontroversial tersebut memiliki reputasi yang kurang baik dimata masyrakat, maka masyrakat juga akan menimbang kembali untuk memilih mereka. Dan bisa disimpulkan apa yang akan terjadi?dan Masyrakatlah yang akan memutuskan bagaimana pemimpin yang mereka inginkan, sesuai dengan asas demokrasi Pancasila.